Apa beda PSBB dan Batasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali?

Apa beda PSBB dan Batasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali?

Apa beda PSBB dan Batasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali?Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

Pemerintah telah resmi membuat pertaturan terkait pembatasan kegiatan secara ketat di pulau Jawa dan Bali sebagai upaya untuk menurunkan angka kasus positif Covid-19. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 11-25 Januari 2021.

Melalui konferensi pers secara virtual yang ditayangkan di channel YouTube Presiden pada Rabu (6/1/2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk membantu memutuskan mata rantai penyebaran virus.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Pemprov DKI Jakarta dalam situs corona.jakarta.go.id hingga hari Senin (6/1/2021) pukul 23.00 WIB tercatat sebanyak 788.402 kasus positif yang terkonfirmasi Covid-19 secara nasional.

Ada sekitar 112.593 orang masih dirawat, 652.513 orang dinyatakan sembuh dan 23.296 orang lainnya meninggal dunia. Data kasus terkonfirmasi Covid-19 ini telah diumumkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Demi mengurangi berbagai kemungkinan penularan virus, maka diharapkan masyarakat bisa mengikuti kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali.

Jika Mama ingin mengetahui informasi terkait perbedaaan antara Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali dengan PSBB, kali ini Club388 Indonesia telah merangkumnya.

1. Ruang lingkup pembatasannya berbeda
1. Ruang lingkup pembatasan berbeda

Ruang lingkup pembatasannya berbeda antara PSBB dan pembatasan kegiatan masyarakat yang nantinya akan diterapkan.

Dalam penerapan PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, ada beberapa syarat ketika sebuah wilayah akan menerapkan kebijakan ini seperti:

  • Jumlah kasus positif serta angka kematian akibat Covid-19 meningkat, bahkan menyebar bisa secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  • Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Dalam penerapannya, permohonan juga akan diajukan oleh gubernur, bupati atau wali kota di masing-masing wilayah.

Sementara itu, pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa-Bali berdasarkan keterangan Airlangga akan dilakukan secara mikro sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah daerah dan gubernur pun akan turut menentukan wilayah mana saja yang akan dilakukan pembatasan. Namun, ada pedoman tersendiri sebelum menetapkan keputusan. berikut empat kriteria yang dijadikan pedoman dalam menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat antara lain:

  • Angka kematian di suatu daerah berada di atas rata-rata nasional
  • Angka kesembuhan di daerah berada di bawah rata-rata nasional
  • Angka kasus aktif di daerah di atas rata-rata nasional
  • Keterisian rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen
2. Durasi waktu kebijakannya berbeda 
2. Durasi waktu kebijakan berbeda 

Perlu diketahui bahwa sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2020, PSBB yang selama ini dijalani memiliki durasi 14 hari. Namun, apabila masih terdapat peningkatan kasus terbaru, maka PSBB akan diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Selain itu, pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali akan diterapkan selama 15 hari mulai dari tanggal 11-25 Januari 2020. Jika tidak memperlihatkan perbaikan dalam penerapan kebijakan ini, maka tidak penutup kemungkinan akan diperpanjang seperti PSBB.

Walau durasi waktu kebijakannya berbeda, namun keduanya tetap dijalani untuk menghindari kenaikan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia.

3. Perbedaan dari aturan moda transportasi
3. Perbedaan dari aturan moda transportasi

Selain itu, ada juga perbedaan dalam sektor transportasi yang terjadi selama PSBB dan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali.

Selama PSBB, moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi sangat diperhatikan jumlah menumpagnya. Selain itu, diwajibkan untuk saling menjaga jarak antar penumpang.

Untuk kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan untuk mengatur sendiri kapasitas dan jam operasi moda transportasi di wilayah masing-masing. Ini dilakukan karena pemerintah daerah lebih memahami wilayah sekaligus aktivitas masyarakat di wilayahnya.

4. Daerah mana saja yang ikut memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali?
4. Daerah mana saja ikut memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat Jawa Bali 

Dalam konferensi pers tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa hanya ada beberapa daerah yang telah diterapkan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali secara ketat.

Seluruh wilayah DKI Jakarta pun menjadi prioritas kebijakan ini. Di Jawa Barat, penerapan dilakukan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi serta wilayah Bandung Raya. Ada juga Banten dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, Jawa Tengah dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta sekitarnya akan memberlakukan kegiatan masyarakat. DI Yogyakarta dengan prioritas wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman serta Kabupaten Kulonprogo.

Jawa Timur sendiri memiliki prioritas untuk memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya. Selanjutnya, Bali memiliki prioritas wilayah di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta sekitarnya.

Itulah beberapa rangkuman informasi mendasar terkait perbedaan dari PSBB dengan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan bisa menurunkan kasus angka positif di Indonesia.

Tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol yang berlaku ya,