Kementerian Sosial bersinergi LSM agar penanganan bencana

Kementerian Sosial bersinergi LSM agar penanganan bencana

Kementerian Sosial bersinergi LSM agar penanganan bencana – Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan.

Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah Menteri Sosial. Aktivitas Poker Deposit 10000 BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.

1. Kerjasama dengan berbagai lembaga
Kementerian Sosial Gandeng Lembaga Swadaya Masyarakat

“Kita akan bersinergi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Masing-masing lembaga mempunyai spesialisasi. Ada yang di pemberdayaan, pendidikan sampai bagaimana membangun tempat ibadah,” kata Mensos.

LSM yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial antara lain Baznas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat dan lainnya dan akan terus bertambah.

2. Dashboard akan membuat penanganan bencana lebih cepat
Kementerian Sosial Gandeng Lembaga Swadaya Masyarakat

“Kita juga akan menyiapkan dashboard. Dengan adanya dashboard itu kita bisa lihat kira-kira apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita,” tambah Mensos.

Informasi dari pemerintah daerah dan masyarakat akan terlihat dengan dashboard. Karenanya dapat membuat penanganan bencana lebih cepat dan tepat lewat berbagi peran dan tugas.

3. Bencana jadi lebih mudah teratasi
Kementerian Sosial Gandeng Lembaga Swadaya Masyarakat

Pada akhirnya, sinergi Kementerian Sosial dan LSM akan membuat bantuan Kementerian Sosial saat bencana yang kerap terjadi akan lebih mudah teratasi. Sehingga para korban bencana yang membutuhkan bantuan nantinya akan lebih cepat mendapatkan bantuan.

Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial. Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan bencana pada periode ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB).

Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena terkait dengan pengungsian.

Oleh karena itu, Bakornas PB kemudian dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.