Masyarakat Menilai Penegakan Hukum dan KPK Tergolong Rendah

Masyarakat Menilai Penegakan Hukum dan KPK Tergolong Rendah

Masyarakat Menilai Penegakan Hukum dan KPK Tergolong RendahPenegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagian masyarakat menilai pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini buruk. Hal itu terlihat berdasarkan hasil survei Charta Politika.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. “Penilaian publik terhadap kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tergolong rendah,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers virtual, Kamis (12/8/2021).

Charta Politika menggelar survei pada 12-20 Juli 2021, Dikutip dari idn poker android dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error 2,83 persen.

1. Sebesar 53,0 persen responden menilai pemberantasan korupsi buruk
Survei Charta Politika Rekam 53% Publik Nilai Pemberantasan Korupsi Buruk

Dari hasil survei, bila dirata-rata 53,0 persen responden menganggap upaya pemberantasan korupsi buruk. Berikut rincian penilaian responden:

– Sangat baik: 2,0 persen
– Baik 42,0 persen
Bila digabung rata-ratanya 44,0 persen

– Buruk: 45,3 persen
– Sangat buruk: 7,7 persen
bila dirata-ratakan menjadi 53,0 persen.

Sementara, untuk responden yang tidak menjawab atau tidak tahu 3,0 persen.

2. Kondisi penegakan hukum di Indonesia
Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia Halaman all -  Kompas.com

Dalam survei ini, persentase penilaian baik dan buruknya penegakan hukum tak jauh berbeda. Meski demikian, jumlah penilaian baik lebih tinggi. Berikut rinciannya:

– Sangat baik: 2,7 persen
– Baik: 46,8 persen
Bila dirata-ratakan menjadi 49,5 persen

– Buruk: 42,8 persen
– Sangat buruk: 4,5 persen
Bila dirata-ratakan menjadi 47,3 persen

– Tidak jawab/tidak tahu: 3,3 persen

3. Penegakan hukum di Indonesia dianggap semakin buruk
Andi Hamzah: Penegakan Hukum Saat Ini Lebih Buruk dari Orde Lama

Berdasarkan data yang dimiliki Charta Politika, penegakan hukum di Indonesia semakin dianggap buruk. Pada Juli 2020, yang menganggap penegakan hukum di Indonesia buruk 33,9 persen, namun di Juli 2021 naik menjadi 47,3 persen.

1. Baik

– Februari 2020: 59,8 persen
– Mei 2020: 58,9 persen
– Juni 2020: 57,4 persen
– Juli 2020: 55,2 persen
– Januari 2021: 57,2 persen
– Februari 2021: 56,8 persen
– Maret 2021: 56,4 persen
– 12-20 Juli: 49,5 persen

2. Buruk

– Februari 2020: 33,0 persen
– Mei 2020: 31,2 persen
– Juni 2020: 32,7 persen
– Juli 2020: 33,9 persen
– Januari 2021: 30,8persen
– Februari 2021: 32,2 persen
– Maret 2021: 29,2 persen
– 12-20 Juli: 47,3 persen