Pemerintah Nigeria Melarang Memakai Media Twitter di Nigeria

Pemerintah Nigeria Melarang Memakai Media Twitter di Nigeria

Pemerintah Nigeria Melarang Memakai Media Twitter di NigeriaOrganisasi media sebagai sebuah organisasi yang bekerja untuk pengelolaan dan produksi media. Pada umumnya di industri media. Organisasi media di Nigeria merasa khawatir setelah larangan terhadap media sosial di Twitter yang terjadi beberapa pekan lalu.

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).

organisasi kerjanya dibagi menjadi dua yaitu divisi perusahaan dan divisi redaksi. Dilansir dari poker88 mobile terbaru Hal itu merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan pers dan perusahaan media sosial. Bagaimana awal ceritanya?

1. Sebuah amandemen baru memungkinkan pemerintah Nigeria menentukan kode etik untuk agen media dan jurnalis Nigeria 
Twitter Dilarang di Nigeria, Organisasi Media Merasa Khawatir

Dilansir dari The Guardian, organisasi media di Nigeria dalam pernyataannya pada hari Selasa, 29 Juni 2021, waktu setempat telah menyatakan kekhawatirannya saat pemerintah Nigeria bersiap untuk mengikuti larangan kontroversial terhadap media sosial Twitter dengan peraturan yang lebih luas dengan mengekang pers serta perusahaan media sosial. Sebuah amandemen baru yang diusulkan oleh anggota parlemen di Partai Kongres Semua Progresif, yang merupakan partai dari Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari, akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan kode etik untuk agen media serta jurnalis Nigeria. Hal itu dapat dikenakan denda serta dituntut karena berita palsu serta pelanggaran lain dari undang-undang tersebut.

Organisasi media telah mencap amandemen serta langkah lain yang diusukan untuk menekan perusahaan media sosial dalam beberapa pekan terakhir sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara. Ini mengikuti larangan media sosial Twitter pada awal bulan Juni 2021 lalu yang memicu serangkaian pembatasan. Selama bertahun-tahun, pihak berwenang Nigeria telah menjanjikan tindakan keras terhadap platform media sosial, karena gerakan protes yang mengganggu menggunakannya untuk berorganisasi, meskipun pemerintah Nigeria berupaya untuk menekan mereka.

2. Sejak keputusan tersebut, Nigeria mendapatkan tekanan internasional yang berkelanjutan 
Twitter Dilarang di Nigeria, Organisasi Media Merasa Khawatir

Sejak keputusan itu, Nigeria terus mendapatkan tekanan dari dunia internasional yang berkelanjutan untuk mengakhiri larangan tersebut. Pada akhir Juni 2021 ini, pengadilan regional melarang pemerintah menuntut warga atau media karena menggunakan Twitter. Pengadilan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat memerintahkan pemerintah Nigeria dan agen-agennya untuk menahan diri dari menjatuhkan sanksi pada media manapun atau melecehkan, mengintimidasi, menangkap, dan menuntut warga Nigeria yang menggunakan platform tersebut.

Tindakan seperti itu dinilai merupakan pelanggaran HAM menurut putusan yang disampaikan oleh hakim pelapor Nigeria, Keikura Bangura. Pengadilan menahan diri memerintahkan Nigeria untuk membatalkan larangan sambil menunggu kesimpulan dari gugatan tersebut. Permohonan untuk membatalkan larangan itu juga telah diajukan oleh LSM dan jurnalis setempat, organisasi nirlaba, hukum, dan advokasi nonpartisan Nigeria. Larangan itu juga mendorong pernyataan bersama oleh misi diplomatik mitra internasional utama termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa.

3. Berawal dari kegeraman Presiden Nigeria setelah cuitan yang dibuatnya dihapus pihak Twitter
Twitter Dilarang di Nigeria, Organisasi Media Merasa Khawatir

Protes mengenai #EndSARS beberapa waktu lalu tidak membuat Twitter disukai oleh pihak berwenang Nigeria. Bos Twitter, Jack Dorsey, mendorong sumbangan ke salah satu kelompok penyelanggara protes terkemuka serta emoji khusus yang dibuat untuk protes tersebut menjadi viral. Pemerintah Nigeria menuduh Twitter mendukung gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan negara bagian Biafra di Nigeria bagian tenggara.

Pada awal Juni 2021 lalu, Presiden Buhari menulis sebuah cuitan mengenai ketidakstabilan di Nigeria bagian tenggara. Dia merujuk pada Perang Saudara Nigeria tahun 1967-1970 lalu serta memperlakukan mereka yang berperilaku buruk hari itu dalam bahasa yang mereka pahami. Setelahnya, Buhari justru mendapatkan reaksi keras dari para pengguna di Nigeria karena membuat pernyataan seperti itu.

Alhasil, Twitter langsung menghapus cuitan tersebut karena Buhari dianggap melanggar aturan yang berlaku di Twitter. Hal itulah yang membuat pemerintah Nigeria sangat marah serta menuduh Twitter melakukan standar ganda dengan mengabaikan cuitan yang dibuat oleh pemimpin kelompok Pribumi Biafra (IPOB), Nnmadi Kanu, yang dikatakan mendorong terjadinya pembunuhan terhadap personil polisi. Tak hanya itu, pemerintah Nigeria mengumumkan untuk melarang media sosial Twitter aktif di negaranya dan kedua belah pihak sedang berdiskusi untuk menyelesaikan perselisihan di pasar utama Twitter untuk Regional Afrika.